Ukhuwah Islam

HTI Press, Tanjungpinang. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ajak warga Kepulauan Riau turut  perjuangkan tegaknya Khilafah. “Kami kembali menyampaikan seruan kepada seluruh kaum Muslimin agar ikut berjuang untuk menegakkan Khilafah!” ajak Irwan Saefullah, DPP HTI, dalam pidato politiknya pada Muktamar Khilafah, Ahad (19/5) di Lapangan Monumen dan Relief Sejarah Pertambangan Bauksit Kijang Bintan, Tanjungpinang.

Irwan juga menegaskan menegakkan Khilafah pahalanya sangat besar karena amaliah tersebut bukanlah sekedar kewajiban. “Sungguh, ini adalah perjuangan mewujudkan kewajiban yang agung, bahkan termasuk kewajiban paling agung, min a’zham al-wâjibât,” ungkapnya.

Di samping itu, ia pun mengajak warga Kepulauan Riau untuk menolak sistem yang tengah diterapkan pemerintah saat ini. “Kami juga mengajak kepada umat agar segera mencampakkan demokrasi dan seluruh sistem kufur lainnya buatan manusia,” serunya.

Ia juga menyerukan untuk menjadikan akidah Islam sebagai ikatan satu-satunya antara kaum Muslim di seluruh penjuru dunia. “Juga melenyapkan sekat-sekat nasionalisme yang membuat umat Islam terpecah belah dan memberantas gerakan separatisme yang memperparah perpecahan,” pintanya.

Bila sudah begitu, Irwan pun yakin, pertolongan Allah SWT bagi umat ini pasti akan datang. Khilafah yang dijanjikan, insya Allah akan segera berdiri. Tanda-tandanya kian jelas. Umat yang sempat terpesona dengan kegemerlapan peradaban Barat mulai sadar. Bahwa ideologi dan peradaban Barat itulah yang menjadi sumber bencana bagi dunia.

Irwan pun menyatakan, umat yang pernah berharap kepada demokrasi, kini sudah tidak lagi. Bahkan mereka semakin sadar bahwa demokrasi adalah biang berbagai masalah. Biang korupsi, biang penghamburan uang rakyat, biang dirampoknya kekayaan alam oleh asing, dan biang lempangnya penjajahan. “Dan yang paling penting, demokrasi adalah biang kekufuran yang wajib ditinggalkan!” pekiknya yang kemudian disambut takbir peserta.

Pada saat yang sama, harapan umat terhadap syariah semakin besar. Seruan umat yang menginginkan Khilafah semakin membahana. “Di berbagai negeri Muslim, termasuk di sini, mereka menggelorakan seruan bersama:  al-Ummah turîd Khilâfah Islâmiyyah!” pungkasnya.

Dalam perhelatan yang dihadiri sekitar 775 peserta tersebut nampak hadir tokoh-tokoh setempat. Di antaranya adalah: Syamsir S (Ketua MUI Bintan Timur); Syafrizal (Kepala Sub bagian TU Kemenag Kab Bintan); Fadhil Muslimin (Kapala KUA Kecamatan Bintan Timur) dan Hj Masyithah (Ketua BKMT Provinsi Kepri).[]Erwin/Joy

Sumber

MK Kalsel, Pada bulan Mei-Juni ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berencana menggelar event akbar berupa Muktamar Khilafah (MK) 2013 di berbagai daerah di Indonesia. Acara ini diselenggarakan secara marathon di 31 Kota. Start pada 5 Mei bertempat di Kendari, Semarang, dan DIY. Kemudian ditutup di Jakarta pada 2 Juni.

HTI begitu konsisten dalam perjuangannya menegakkan syariah dan khilafah. Alasan pertamanya ialah karena ini adalah konsekwensi iman. Dan alasan kedua karena HTI telah menyadari betul bahwa krisis multidimensi yang terjadi di negri ini hanya bisa diatasi dengan sistem yang datang dari Rabb penggenggam alam semesta. Itulah sistem Islam dalam bingkai Khilafah. Penjelasan sederhananya, Allah Swt sang pencipta manusia, kehidupan, dan alam semesta, tentunya lebih tau apa yang dibutuhkan ciptaan-Nya.

Dalam perjuangannya, HTI menempuh jalan perjuangan tanpa kekerasan (non violence). Kepedulian HTI atas negara ini tak perlu diragukan lagi. Bahkan pada saat TimTim hendak lepas dari Indonesia, HTI dalam majalah dan seleberan-selebarannya telah memperingatkan Pemerintah tentang skenario asing melalui UNAMET yang menghendaki Timtim lepas. Sampai akhirnya TimTim lepas pun, HTI melaui Jubirnya, Ismail Yusanto, sempat menyampaikan kepada media massa bahwa “HTI akan mengambil kembali TimTim dan menggabungkannya dengan Indonesia walaupun butuh waktu 25 tahun”.

Tujuan utama dihelatnya ajang spektakuler ini adalah dalam rangka melakukan edukasi terhadap umat akan pentingnya syariah dan khilafah. Umat mesti paham bahwa sistem sekulerisme inilah yang telah mengakibatkan Indonesia terpuruk. Sedangkan sistem Islam merupakan satu-satunya solusi terbaik.

Secara garis besar, HTI telah mengeluarkan master plan formula seperti apa yang bakal digunakan untuk membangun Indonesia. Hal itu telah dituangkan dalam “Manifesto HTI untuk Indonesia” yang telah dibukukan. Dalam buku itu telah dijelaskan bagaimana strategi Islam mengatasi segala problematika negri ini. Baik itu solusi masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dsb.
Jadi aneh bin ajaib jika justru ada segelintir pihak yang menyatakan bahwa HTI dengan perjuangan sistem Islam merupakan ancaman bagi bangsa. Justru sebaliknya, sistem sekulerisme-kapitalisme yang sekarang diterapkan inilah yang menjadi ancaman sebenarnya. Terbukti misalnya dengan lepasnya TimTim. Pun akibat sistem ini, kekayaan alam Indonesia banyak dikuasai asing. Penegakkan hukum carut marut, kurupsi menggurita, dekadensi moral juga kian merajalela.
Sikap masyarakat terhadap sistem Islam dan Pentingnya MK

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. Al-maidah: 50)

Dapat dipetakan bahwa setidaknya ada beberapa model sikap masyarakat terhadap sistem Islam ini. Diantaranya:

Pertama: Pejuang sistem Islam (Syariah dalam bingkai Khilafah). Mereka adalah orang-orang yang telah menyadari bahwa perjuangan penegakkan sistem Islam adalah sebagai kewajiban. Mereka rela bersusah payah berjuang agar sistem Islam itu tegak. Diselenggarakannya MK ini juga bisa sebagai salah satu uslub untuk penguat keyakinan dan penambah motivasi mereka dalam berjuang.

Kedua: Pendukung sistem Islam. Mereka adalah masyarakat yang meyakini bahwa sistem Islam itu adalah sistem terbaik dan yakin jika diterapkan mampu membuat negara semakin maju dan sejahtera, tapi mereka belum sudi untuk ikut berjuang. Maka adanya MK ini juga bisa sebagai pendorong dan pemberi motivasi mereka untuk ikut berjuang.

Ketiga: Pihak anti sistem Islam tulen. Mereka adalah orang-orang yang telah tercekoki oleh pemikiran Sipilis (sekulerisme, pluralisme, liberalisme), diantaranya ialah Jaringan Islam Liberal (JIL). Jumlah mereka tidak banyak, tapi sayangnya mereka justru laris tampil di depan publik khususnya media televisi. Adanya MK ini juga bisa sebagai pemberian dakwah kepada mereka. Karena semua orang berhak mendapatkan dakwah Islam. Atau minimal sebagai counter opini untuk meluruskan dakwah Sipilis mereka yang membahayakan umat.

Keempat: Massa mengambang. Pihak ini adalah masyarakat yang tidak paham sama sekali dan juga masyarakat yang baru paham sedikit saja akan keindahan sistem Islam. Semua itu dampak dari penyebaran paham sekulerisme (memisahkan agama dari kehidupan). Mereka memahami Islam hanya sebatas ibadah ritual dan spiritual saja. Padahal Islam adalah agama (ideologi) yang sempurna. Mengatur urusan pribadi, masyarakat maupun Negara.

Pun masyarakat yang salah presepsi terhadap sistem Islam. Sebagai contoh menolak penerapan sistem Islam dengan alasan karena Indonesia adalah negara majemuk. Padahal sistem Islam terbukti gemilang dalam mengatur kemajemukan bangsa. Sebagaimana terbukti pada massa Rasulullah Saw hingga kekhilafahan Ustmani yang diruntuhkan Kemal At-Taturk Tahun 1924. Atau masyarakat yang masih menganggap bahwa sistem Islam dapat ditegakkan dalam sistem kenegaraan dalam bentuk lain. Padahal sistem Islam bisa tegak secara sempurna hanya dalam bingkai Khilafah. Karena itu, diselenggarakan MK ini bisa sebagai upaya pemberian kesadaran mereka atas pentingnya penerapan syariah dalam bingkai khilafah.

Itulah mengapa edukasi penting untuk terus digelorakan. Bagaimanapun masyarakat adalah kunci terjadinya sebuah perubahan. Termasuk didalamnya pihak-pihak yang memiliki kekuatan riil di negri ini, seperti halnya pihak militer yang notabene juga bagian dari masyarakat. Mereka semua berhak mendapatkan dakwah Islam. Jika masyarakat menginginkan perubahan ke arah Islam. Dengan Izin Allah, perubahan niscaya dapat dilakukan.

Sementara itu dukungan masyarakat terhadap upaya penegakkan sistem Islam secara kaffah ini hari demi hari semakin menguat. Bahkan juga diakui oleh Ketua Badan Pengurus SETARA Institut, Hendardi, pada November 2011, yang membenarkan bahwa dukungan umat pada khilafah terus mengalami penguatan.

Semoga dengan digelarnya Muktamar Khilafah 1434 H/2013 M ini dukungan masyarakat semakin menguat lagi. Sehingga dengan izin Allah Swt, sistem syariah dan khilafah bisa segera tegak. Teruntuk Indonesia dan dunia yang lebih baik. Saatnya menyambut perubahan besar dunia menuju Khilafah. Allahu Akbar!

Rasul Saw bersabda: “Sesungguhnya awal dari agama kalian adalah kenabian dan rahmat. Maka nanti akan ada kenabian dan rahmat itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah pada kalian. Kemudian Allah Yang Maha Mulia mencabut kenabian itu. Lalu akan ada mulkan adhdhon. Kemudian akan ada penguasa diktator. Maka terjadilah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah pada kalian. Allah kemudian melenyapkan semuanya, lalu menggantinya dengan kekhilafahan yang mengikuti tuntunan kenabian” (HR. Ahmad).

Oleh: Ali Mustofa Akbar
Pemerhati Politik dan Staf Humas HTI Soloraya

WASPADA Online - Di halaman Masjid Agung Jami, Bireuen NAD, dilaksanakan hukuman cambuk terhadap 15 terhukum atas kasus perjudian. Hukum cambuk ini merupakan yang pertama kali diadakan di Aceh sejak syariat Islam diberlakukan di sana sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah yang diberikan kepada provinsi tersebut.

Pelaksanaan hukum cambuk ini mendapatkan berbagai respon. Sebagian besar umat Islam, khususnya masyarakat Aceh, menyambut hangat pelaksanaan hukuman ini. Harapannya, hukuman tersebut dapat menekan tindak kriminal yang makin merajalela saat ini. Sebaliknya, beberapa kalangan lainnya memberikan respon negatif. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), misalnya, menolak eksekusi hukuman cambuk terhadap para pelaku judi di NAD.

Alasannya, hukuman tersebut akan menimbulkan penderitaan besar; bukan saja luka fisik melainkan juga trauma psikologis bagi terpidana dan keluarganya. Elsam juga menuntut agar Komnas HAM segera memantau usaha penegakan hak asasi manusia pada kasus ini dan segera mengeluarkan rekomendasi untuk menolak praktik hukuman cambuk.

KH Hasyim Muzadi ikut mempersoalkan pelaksanaan hukum cambuk di NAD itu. Menurutnya, syariat Islam itu inklusif dan tidak eksklusif, sehingga nilai-nilai agama kemasannya adalah kemasan kebangsaan dalam tata hukum yang mengikuti hukum positif nasional....Hukum dalam Islam hanya substansinya yang mutlak, sedangkan bentuknya bersifat alternatif/pilihan.

Sanksi dalam Islam

Dalam Islam, kejahatan adalah perbuatan tercela (alqabîh), yaitu perbuatan apa saja yang dicela oleh As-Syâri' (Allah), bukan berdasarkan ukuran akal dan hawa nafsu manusia. Syariat telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (dzunûb) yang harus dikenai sanksi ('uqûbât).

Sanksi tersebut berfungsi sebagai jawâbir (penebus dosa bagi pelakunya) sekaligus zawajir (pencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama). Perbuatan-perbuatan yang dikenai sanksi adalah tindakan meninggalkan kewajiban (fardhu), mengerjakan keharaman, serta menentang perintah dan melanggar larangan yang pasti dan telah ditetapkan oleh Negara/Khilafah.

Dalam Islam ada 4 (empat) macam sanksi: yaitu: (1) hudûd; (2) jinâyât; (3) ta'zîr, dan (4) mukhâlafât (Lihat: Abdurrahman al-Maliki, Nizhâm al-'Uqûbât, hlm. 17).

Hudûd adalah sanksi yang kadarnya telah ditetapkan oleh syariat bagi suatu tindak kemaksiatan tertentu; ia tidak bisa dikurangi, ditambah, atau diganti; tidak pula pelakunya dapat diberi pengampunan. Pezina ghayra muhshan (bujang/belum kawin), misalnya, harus dihukum cambuk 100 kali berdasarkan firman Allah SWT berikut: "Pezina wanita dan lakilaki, cambuklah masing-masing dengan 100 kali cambukan, dan janganlah kalian menaruh belas kasihan kepada keduanya dalam menjalankan agama Allah." (QS An-Nur [24]: 2).

Demikian pula pencuri; ia harus dipotong tangannya jika nilai harta yang dicurinya telah melampaui kadar tertentu (yakni 1/4 dinar berdasarkan Hadis Nabi saw. [1 dinar = 4,25 gram emas]) sesuai dengan firman Allah SWT berikut: "Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah masing-masing tangannya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS Al-Maidah [5]: 38).

Beberapa tindakan kemaksiatan lain yang terkategori ke dalam bab hudûd dan wajib dikenai sanksi had adalah: liwath (homoseksual), qadzaf (menuduh berzina), minum khamr, pembegalan, bughât (memberontak terhadap Khalifah yang sah), dan murtad.

Jinâyât adalah sanksi yang berkaitan dengan kasus pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya ada kewajiban qishâsh atau harta (diyat). Contohnya adalah qishâsh atau diyat dalam kasus pembunuhan, melukai orang lain, dan berbagai penganiayaan lainnya.

Ta'zîr adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku kemaksiatan—melakukan keharaman atau meninggalkan kewajiban syariat—yang tidak termasuk hudûd dan jinâyât. Contohnya adalah melakukan kasus korupsi, memperlihatkan aurat di tempat umum, berjudi, dan sebagainya.

Dalam konteks perjudian, tidak ada perselisihan di kalangan ulama, bahwa judi diharamkan oleh Allah SWT, antara lain berdasarkan Al-Qur'an (QS Al-Maidah [5]: 90-91). Namun demikian, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. tidak menyebutkan sanksi bagi para penjudi sehingga sanksi mereka adalah ta'zîr.

Penetapan kadar sanksi ta'zîr asalnya merupakan hak bagi Khalifah berdasarkan ijtihadnya atau mengambil salah satu hasil ijtihad dari para mujtahid. Penetapan sanksi ini mengacu pada keadilan hudûd dan jinâyât; bentuknya diambil dari salah satu bentuk hukuman yang telah ditetapkan dalam Islam.

Sanksi ta'zîr sangat bergantung pada besarnya pelanggaran dengan tetap memperhatikan kadar sanksi hudûd dan jinâyât, yaitu mulai dari hukum penjara, cambuk, diasingkan (nafyu), diisolasi dari komunikasi dengan masyarakat (hijr), disalib, didenda (gharamah), dihancurkan harta/barangnya yang tak berguna seperti peralatan judi dll (itlâf al-mâl), dinasihati (al-wa'zhu), dibatasi haknya atas harta (hurman), ditayangkan pelakunya (tasyhîr) hingga dihukum mati (alqatlu).

Adapun Mukhâlafât adalah sanksi yang ditimpakan kepada mereka yang melanggar perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Negara/Khilafah yang tidak berkaitan dengan perintah dan larangan Allah secara langsung. Contohnya adalah sanksi bagi pelanggar lalu-lintas, pengendara yang tidak membawa SIM, dan sebagainya.

Meluruskan Opini Miring

Di tengah perjuangan penegakan syariat Islam, pasti ada pihak yang berusaha menggagalkannya. Hal semacam ini tidaklah aneh. Sepanjang sejarah manusia sejak Nabi Adam as. hingga akhir zaman akan selalu terjadi pertentangan antara yang haq dan yang bathil, antara yang prosyariah dan yang anti-syariah.

Banyak argumentasi yang disodorkan untuk mencegah atau meredam perjuangan penegakan syariat Islam secara kâffah. Di antaranya adalah: Pertama, hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan sanksi pidana, bertentangan dengan HAM. Hukum Islam digambarkan sebagai hukum rimba yang mengerikan dan menyeramkan.

Pandangan seperti ini sangat lemah dan sempit karena hanya melihat dari sisi kerasnya sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kerasnya hukuman akan memberikan efek jera bagi pelakunya dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama (yang berarti akan mengurangi tindak kejahatan).

Bandingkan dengan hukum pidana saat ini, yang tidak mampu meredam berbagai tindak kejahatan yang terus-menerus menunjukkan kecenderungan naik. Hukum pidana saat ini juga terbukti gagal sehingga tidak mampu melindungi masyarakat, yang berarti hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman terampas. Maraknya kasus pembunuhan dan pemerkosaan, misalnya, jelas-jelas mengancam rasa aman masyarakat.

Dengan hukum pidana saat ini, masyarakat juga diperlakukan tidak adil. Sebagai contoh, salah satu terpidana kasus BLBI, mantan wakil Presdir Bank Aspac, Hendrawan Haryono, hanya ditahan di LP Cipinang selama 1.5 tahun; padahal negara dirugikan sebesar Rp 583 miliar.

Hendrobudiyanto dan Heru Supraptomo, kedua-duanya mantan direktur BI, juga divonis 1,5 tahun penjara; padahal masing-masing telah merugikan negara sebesar Rp 9.79 triliun dan Rp 6.36 triliun (Republika, 20/6). Bandingkan, misalnya, dengan seorang pencuri ayam seharga Rp 20 ribu yang dipenjara 4 bulan.

Jika standarnya ini saja, maka pelaku korupsi Rp 583 miliar seharusnya dihukum jauh lebih berat dari itu. Begitu juga dalam kasus seorang anak pejabat yang terbukti membunuh, dia hanya dihukum penjara 1.7 tahun, sementara dia telah melenyapkan nyawa orang lain yang merupakan hak hidupnya. Padahal dalam Islam, pembunuh wajib dikenai sanksi qishâsh, yaitu harus balas dibunuh, kecuali jika ahli waris korban memaafkannya, maka hukumannya boleh diganti dengan denda (diyat).

Kedua, hukum Islam hanya menyangkut aturan pada lingkup pribadi dan tidak pada level negara. Pandangan seperti ini bertentangan dengan fakta hukum secara umum. Tidak ada satu pun di dunia ini hukum yang tegak dan bersifat mengikat yang tidak dipayungi oleh negara. Kalaupun ada hukum adat yang diberlakukan, itupun sifatnya sangat terbatas; hanya mengikat orang-orang yang berada di areal adat tersebut.

Hukum Islam bersifat komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan, baik dalam lingkup individu, masyarakat, maupun negara. Bahkan keberadaan negara menempati posisi yang sangat menentukan, karena dapat mengikat masyarakat dengan hukum Islam.

Sebagai contoh, tidak mungkin hukum hudûd perzinaan (cambuk dan rajam) atau jinayat qishâsh untuk pembunuhan diserahkan kepada masing-masing individu tanpa ditegakkan oleh negara. Karena itu, pemisahan hukum Islam dari negara hakikatnya merupakan penghancuran terhadap syariat Islam secara nyata. Sebab, tanpa negara, syariat Islam tidak akan pernah tegak secara kâffah.

Kesimpulan

Satu hal yang penting dicatat, hukum Islam akan benar-benar menyelesaikan masalah jika diterapkan secara total. Oleh sebab itu, penerapan hukum Islam dalam perjudian hanyalah secuil dari hukum Islam. Kalaupun setelah itu tetap terjadi kejadian serupa, tidak boleh diartikan bahwa hukum Islam gagal. Hal ini disebabkan hukum Islam belum total diterapkan.

Untuk menyelesaikan masalah perjudian, misalnya, harus diterapkan syariat Islam tentang kewajiban penguasa menjamin kebutuhan pokok, peningkatan keterampilan, penyediaan lapangan kerja, dan distribusi kekayaan; menciptakan lingkungan yang penuh dakwah, menutup pusat-pusat kemaksiatan dan perjudian, serta memberlakukan sanksi bagi siapa saja yang melakukannya.

Karena itu, siapapun sudah seharusnya memberikan dorongan terhadap pelaksanaan syariat Islam secara total; bukan hanya dalam masalah pidana, tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dakwah, politik dan pemerintahan.

Walhasil, yang sejatinya layak dipersoalkan sesungguhnya bukanlah penerapan hukum Islam, tetapi fakta bahwa hukum buatan manusia saat ini telah terbukti gagal total, dan kemaksiatan justru semakin merajalela. Mahasuci Allah dengan firman-Nya: Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. Hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS Al-Maidah [5] : 50).

Wallâhu a'lam bi ash-shawab.
Oleh Drs. Musdar Syahban
* Humas Hizbut Tahrir Indonesia Sumut

Komunitas rindu syari'ah, Khilafah Islamiyah berfungsi untuk menyatukan umat dan menegakkan syariah. Karena itu, syariah dan Khilafah tak ubahnya dua sisi mata uang. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Tepat sekali ketika Imam al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtishâd fî al-I‘tiqâd menggambarkan eratnya hubungan antara syariah dan Khilafah dengan menyatakan, “Ad-Dîn ussun wa ash-shulthân hârisun (Agama adalah pondasi dan sulthan (Khilafah) adalah penjaganya)”; “Wa mâ la ussa lahu fa mahdûmun wa mâ la hârisa lahu fa dha’iun (Apa saja yang tidak ada pondasinya pasti akan roboh dan apa saja yang tidak ada penjaganya pasti akan hilang).”

Sayang, payung Dunia Islam itu kini telah tiada. Dengan hancurnya Khilafah itu, berbagai persoalan (seperti perpecahan, penindasan, penistaan, penjajahan, kemiskinan dan ketertinggalan di segala bidang) terus mendera umat Islam hingga saat ini. Karena itu, tidak berlebihan jika para ulama menyebut hancurnya Khilafah sebagai umm ul-jarâ’im (biang dari segala permasalahan).

Menyadari arti pentingnya Khilafah dan betapa vitalnya Khilafah bagi ‘izzul Islâm wal muslimîn, umat Islam tidak pernah tinggal diam untuk mengembalikan Khilafah. Sekarang ini, Umat Islam, hampir di seluruh dunia, baik di barat atau di timur, telah menyadari arti pentingnya Khilafah. Di Indonesia, sebagain umat juga telah menyadari hal itu. Untuk semakin memompa kesadaran umat dan menyatukan visi umat, dalam waktu dekat di kota-kota besar di Indonesia akan diadakan Muktamar Khilafah.
Perlu ditegaskan, Muktamar Khilafah itu tidaklah dimaksudkan untuk meratapi, karena keruntuhan Khilafah memang tidak layak untuk terus diratapi. Muktamar ini juga bukan dimaksudkan untuk unjuk kekuatan, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Muktamar Khilafah diselenggarakan semata-mata sebagai medium bagi umat untuk mengokohkan komitmen, sekaligus memompa kesadaran umat untuk terus berjuang menegakkan kembali payung Dunia Islam. Karena itu, tepat sekali jika Muktamar Khilafah nanti dijadikan sebagai moment of awakening (momen kebangkitan).

post : pom